PMII Desak Pemkab Segera Tuntaskan Kisruh Kayu Batu

 14 Agustus 2011    Jaya. MN    PemerintahanJumaidi, Ketua PC PMII Kukar

TENGGARONG – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar segera menyelesaikan kisruh yang terjadi di Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, yang berujung pada penyegelan Kantor Desa sejak 27 Juni 2011 lalu. “Kami meminta kepada Pemkab, khususnya tim fasilitasi yang dibentuk guna menangani permasalahan ayng terjadi di Desa Kayu Batu untuk bekerja secara cepat dan seoptimal mungkin dalam mengumpulkan data-data dan fakta,” kata Jumaidi, Ketua PC PMII Kukar.
Semua itu bukanlah tanpa alasan, pasalnya Jumain menilai gesekan antara aparatur pemerintahan dengan warganya di Kayu Batu ini yang ini sangat krusial dimana telah menghambat roda pemerintahan terutama pelayanan administrasi di desa tersebut. Terlebih dari itu, permasalahan ini tidak berjalannya program ADD secara maksimal yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Kayu Batu. “Sudah hampir sebulan lebih disegelnya Kantor Desa oleh masyarakat sejak tanggal 27 Juni lalu, hasiilnya proses pelayanan administrasi dan pengelolaan ADD tidak berjalan,” ungkap Jumaidi. Oleh karenanya, Jumain berharap jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut di biarkan dan tidak secepatnya diselesaikan karena bisa menjadi imbas yang negatif terhadap kondusifitas di lingkungan masyarakat. Terlebih pihaknya melihat persoalan yang ada seperti pengelolaan plasma perkebunan kelapa sawit dan persoalan lahan menjadi permasalahan yang klasik di wilayah Kukar. “Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan PMII di lapangan, masalah pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang memakai sistem plasma inti selalu menimbulkan masalah dengan masyarakat, dan tidak mensejahterakan masyarakat, malah cendrung menjadi permasalahan dan mengakibatakan konflik horizontal dibeberapa wilayah tertentu,” jelasnya. Hal ini, sambung Jumain lagi, sangat bertentangan dengan program pemerintah yaitu Gerbang Raja, dimana dinilainya tidak sejalan dengan visi dan misi grand strategi yang diusung Rita Widysari tersebut. Dijelaskannya, sejahtera dalam hal ini menunjukan kemakmuran masyarakat yang berkecukupan secara materill maupun sosial yang adil dan merata. “Kami siap mendampingi masyarkat Kayu Batu terkait permasalahan ini jika memang masyarkat memimtanya,” pungkas mahasiswa Fakultas Hukum Unikarta ini. (ale)