Utang Proyek Tidak Membebani APBD

 20 September 2016    madi    Pemerintahan

TENGGARONG – Plt Sekda Kukar H Marli memastikan utang proyek 2015 lalu tidak menjadi beban APBD 2016. Utang tersebut murni disebabkan pe-nundaan transfer dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) 2015 oleh Pemerintah Pusat.


“Kegiatan APBD 2016 banyak me-ngalami penun-daan bukan karena pem-bayaran utang 2015 ke kontraktor. Ini harus diluruskan,” kata Marli kepada Koran Kaltim, kemarin.


Menurut Marli, penyebab utama terjadinya utang kepada kontraktor disebabkan penundaan transfer dana perimbangan.


“Terjadi pemangkasan dan penundaan dana transfer oleh pusat ke daerah. Kalau tidak terjadi, maka pemkab tidak akan berutang,” terang Marli.


“Proyek 2015 sudah direncanakan sebelumnya, Pemkab Kukar akan membayar utangnya ke kontraktor yang masuk perencanaan pembangunan dan pekerjaannya selesai,” sambung Marli.


Kabid Akuntansi BPKAD Kukar, Sukotjo mengatakan kurang salur dana perimbangan ke Pemkab Kukar mencapai Rp600 miliar.


“Jika kurang salur Rp600 miliar itu ditransfer pusat, maka realisasi anggaran tahun ini sangat terbantu. Utang pusat ke daerah harus dibayarkan karena merupakan bagian belanja wajib pusat,” terang Sukotjo. (ran415)


Sumber: Koran Kaltim.