Dari Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016

 23 September 2016    madi    Pemerintahan

Bupati Kukar : Pemerintahannya Akan Lebih Selektif, Dalam Pembangunan Yang Menjadi Skala Prioritas. (Foto: Pemberitaan Humas)


Bupati Kukar : Pemerintahannya Akan Lebih Selektif, Dalam Pembangunan Yang Menjadi Skala Prioritas

JAKARTA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengatakan ia akan lebih selektif lagi dalam memilih pembangunan yang menjadi skala prioritas bagi daerah yang dipimpinnya.

“Kedepannya, Pemkab Kukar akan lebih cerdas dalam melakukan penyusunan anggaran dan salah satu cara yang akan ditempuh dengan melakukan perencanaan pembangunan yang lebih matang, selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan ke pihak kementerian untuk meminta dukungan dana,” ujar Rita disela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016, berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (20/9).

Apa yang diungkapkan Bupati Kukar tersebut tidak lepas dari kondisi APBN yang saat ini mengalami masalah, akibatnya juga berdampak pada APBD dimasing-masing daerah, termasuk di Kukar. Menurutnya merujuk dari Peraturan Presiden (PP) RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) yang dulunya cukup besar diterima Kabupaten Kukar, namun sekarang menurun, sangat berdampak bagi pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kukar.

“Kondisi seperti ini, menurutnya pernah terjadi pada tahun 2006 lalu, terjadinya rasionalisasi anggaran dan banyak dana yang dikurangi sangat berdampak pada kelancaran pembangunan didaerah, “ Ujar Rita

Disinggung dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS, Rita mengungkapkan dirinya akan terus berupaya mencari solusi untuk menyikapi permasalahan keuangan ini, bagaimana TPP bagi PNS tetap bisa diberikan dan pembangunan infrastruktur juga tetap terlaksana.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016 sendiri bertujuan untuk meningkatkan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, hingga bupati dan walikota, agar bisa memperbaiki kualitas keuangan negara dan kualitas penggunaan keuangan negara dan daerah, untuk mencapai pembangunan pada kondisi defisit anggaran saat ini.



Sumber: (Pemberitaan Humas Kukar)