BPKAD Terbitkan 60 Surat Penyediaan Dana

 26 Januari 2017    madi    Pemerintahan

TENGGARONG – Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah menerbitkan 60 Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi 60 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar. Dana ini akan dicairkan untuk membayar gaji PNS yang tertunda.


“Rata-rata sudah proses SP2D-nya, selanjutnya kami akan terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dan posting ke Bankaltim. Jika tidak ada halangan semua pegawai sudah menerima gaji besok (Jumat, Red),” kata Kepala BPKAD Kukar, Ahyani Fahdianur Diani kepada Koran Kaltim, kemarin.


Kabag Pro-tokol dan Ko-munikasi Publik Setkab Kukar, Dafip Haryanto menjelaskan, dari infor-masi dari Bankaltim Cabang Tenggarong, terdapat 51 OPD yang sudah dalam proses SP2D.


“Dan ada 14 OPD yang sudah membayarkan gaji,” kata Dafip.


Menurutnya, kecepatan pembaya-ran gaji pegawai tergantung proses administrasi yang diurus bendahara dan kepala OPD selaku pengguana anggaran (PA).


“Kalau OPD ngurusnya cepat, maka gajinya cepat juga cair. Nah kalau sudah SPM sudah di-posting ke Bankaltim, maka tinggal menunggu saja transfer dana ke rekening masing-masing pegawai,” jelasnya.


Sebelumnya, Sekkab Kukar, Marli menyebut pembayaran gaji itu tertunda karena terjadinya keko-songan jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).


Sejak Kamis (19/1) lalu, jabatan itu dipercayakan kepada Ahyani Fahdianur Diani yang dilantik Bupati Rita Widyasari dalam mutasi gelombang VI, di Pendopo Wadah Etam Tenggarong.


Marli memastikan keterlambatan pembayaran gaji itu murni disebabkan kekosongan jabatan kepala BPKAD. Keterlambatan ini terjadi hampir di seluruh daerah menyusul penyesuaian PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang OPD.(ran415)


Sumber : Koran Kaltim.