Rita Pertahankan TPP dan THL

 26 Januari 2017    madi    Pemerintahan

BEDAH APBD: Bupati Rita dan sejumlah pejabat Kukar bertemu Dirjen Reydonnyzar Moenek membahas APBD Kukar.

TENGGARONG – Bupati Kukar Rita Widyasari terang-terangan menolak saran yang disampaikan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ke-mendagri), Reydonnyzar Moenek yang meminta agar tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) dihapuskan. Moenek menyebut APBD Kukar bakal terus-terusan terbebani jika dua kebijakan itu dipertahankan.


“Bedah APBD Kukar, saran Dirjen Keuangan Daerah TPP dan THL semua dihapus, untunglah saya dan ketua DPRD mampu menjawab. Alhamdulilah tidak jadi,” tulis Rita melalui akun Facebook-nya, Rabu (25/1) lalu.


Saat dihubungi Koran Kaltim, Rita menjelaskan bahwa penghapusan TPP dan THL belum perlu dilakukan.


TPP dibutuhkan untuk memotivasi ASN dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara THL, tenaga dan pikiran mereka juga diperlukan untuk membangun Kukar.


“Kalau TPP dihapus, ASN tidak mau bertugas di Tabang, kita harus perhatikan itu semua, Kukar tidak bisa disamakan dengan Jawa yang antar kecamatan saling berdekatan. Kalau dihapus saya tidak setuju, kalau TPP dirasionalisasi itu bisa kita upayakan,” jelas Rita.


Rita sangat memahami kemauan Moenek tersebut, dengan pertimbang-kan belanja pegawai Kukar lebih besar dari belanja publik. Memang idealnya, kata Rita, belanja publik lebih besar dari belanja pegawai. APBD Kukar yang masih mengandalkan dana bagi hasil migas juga menjadi alasan Moenek mengusulkan penghapusan TPP dan THL itu kepada Rita.


“Kami akui PAD Kukar masih minim, kita akan terus evaluasi dan meng-usahakan untuk ditingkatkan, dari berbagai sektor seperti retribusi dan pajak daerah,” jelas Ketua Golkar Kaltim ini.


Pertemuan dengan Moenek berlangsung di ruang rapat Dirjen Bina Keuangan Daerah, Rabu (25/1) lalu. Selama pertemuan itu, Rita didampingi Ketua DPRD Kukar Salehudin, Kepala Bappeda Kukar Wiyono.


Kepala Badan Kepegawaian Pen-didikan dan Pelatihan (BKPP) Ridha Darmawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bambang Arwanto, serta Kabid Akuntansi BPKAD Heriansyah. (ran415)



Sumber : Koran Kaltim.