THL Masuk Program JKN-KIS

 02 Februari 2017    madi    Pemerintahan

Ditanggung APBD, Digabung dengan Masyarakat Miskin


TENGGARONG – Tenaga Harian Lepas (THL) di Kutai Kartanegara akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tang-gungan APBD Kukar. Kendati tidak semua THL terakomodir, namun keikutsertaan mereka sebagai peserta JKN-KIS cukup mengikis masyarakat miskin yang semestinya masuk dalam program yang dicetus Presiden Joko Widodo itu.


“THL didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan tanggungan APBD berdasarkan kuota sisa JKN-KIS,” kata Kadinsos Kukar, Didi Ramyadi kepada Koran Kaltim, kemarin.


Pemkab sendiri mengganggarkan iuran JKN-KIS pada tahun ini sebesar Rp2 miliar untuk 7.256 jiwa.


Didi menambahkan, jaminan BPJS kesehatan hanya berlaku untuk THL saja, untuk keluarga THL tidak menjadi tanggungan Pemkab Kukar. Itupun tidak semua THL ter-akomodir. Mereka akan diseleksi hingga dinyatakan masuk dalam ketegori miskin.
“Kan ada THL beristri PNS, maka THL tersebut pasti tidak akan didaftarkan menjadi peserta BPJS,” ujar Mantan Kadis PU Kukar ini.


Didi menjelaskan, ada sebanyak 132 ribu jiwa masyarakat miskin Kukar yang masuk dalam program JKN-KIS jami-nan APBN. Namun, dari pendataan di lapangan, hanya 114 ribu jiwa yang layak masuk dalam program itu. Artinya, sekitar 18 ribu jiwa yang layak digantikan keikutsertaannya.


“Sisa kuota JKN-KIS tanggungan APBN masih sisa 18 ribu jiwa, sedangkan sisa kuota JKN-KIS tanggungan APBD sisa 6.000 jiwa. Berarti kuota masih tersisa banyak. Warga miskin yang belum tercover didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS. Kita punya rencana para narapidana juga dimasukan menjadi peserta JKN-KIS,” jelasnya.


Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kukar, Lely Jumiati mengatakan, sudah mendapatkan kabar bahwa para THL yang bekerja di lingkup Pemkab Kukar akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui kuota daerah.


“Kami mendapatkan kabar THL yang layak didaftarkan menjadi peserta BPJS kesehatan sekitar 3.000 THL dari total THL sebanyak 6.029 orang,” pungkasnya.


Pemkab Kukar sendiri telah menghentikan sementara iuran JKN-KIS bagi masyarakat miskin sejak 1 Januari 2017 lalu. Pemkab berlasan penghentian itu dilakukan karena banyak masyarakat mampu yang masuk dalam program tersebut. Kebijakan ini praktis membuat masyarakat kalang kabut. Mereka yang sakit harus membayar biaya berobat sendiri. (ran415)



Sumber : Koran Kaltim